Tinjau Rehabilitasi Sekolah Terdampak Bencana di Kota Padang, Komisi X DPR RI: Pendidikan Tak Boleh Berhenti
Tinjau Rehabilitasi Sekolah Terdampak Bencana di Kota Padang, Komisi X DPR RI: Pendidikan Tak Boleh Berhenti
Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Padang, Sumatera Barat, guna meninjau langsung progres rehabilitasi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen legislatif dalam memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terhenti meski di tengah tantangan pemulihan pascabencana. Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menekankan bahwa infrastruktur pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, sehingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang terdampak harus menjadi prioritas utama.
Dalam kunjungan yang berlangsung pada Jumat (4/9/2026), rombongan Komisi X DPR RI didampingi oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, beserta jajaran pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri. Fokus utama kunjungan tertuju pada dua titik rehabilitasi besar, yakni SDN 04 Baringin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan SDN 32 Kuranji di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. Kedua sekolah ini merupakan penerima manfaat dari dukungan anggaran rehabilitasi yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Di SDN 04 Baringin, rombongan meninjau progres pembangunan yang ditargetkan rampung pada akhir September 2026. Kepala SDN 04 Baringin, Hessy Maibetri, menjelaskan bahwa sekolahnya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Bantuan ini mencakup renovasi menyeluruh terhadap enam ruang kelas, dua ruang administrasi, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, dan tiga unit toilet. Salah satu aspek krusial dalam rehabilitasi ini adalah penataan kembali elevasi lingkungan sekolah. Mengingat lokasi sekolah yang kerap terendam banjir, upaya meninggikan permukaan tanah menjadi langkah mitigasi jangka panjang agar kegiatan belajar mengajar ke depan tidak lagi terganggu oleh genangan air. Selain infrastruktur bangunan, bantuan tersebut juga mencakup pengadaan mobiler baru yang lebih representatif bagi para siswa.
Selama masa konstruksi berlangsung, kebijakan pemindahan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) telah diberlakukan. Siswa SDN 04 Baringin dialihkan ke SDN 30 Air Dingin untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka tetap terjaga. Hessy Maibetri menyampaikan apresiasi mendalam kepada Komisi X DPR RI dan Kemendikdasmen RI. Menurutnya, kehadiran dukungan pemerintah pusat ini memberikan harapan baru bagi warga sekolah untuk kembali memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman pascabencana.
Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan ke SDN 32 Kuranji. Di sana, Kepala Sekolah Ade Yulianto memaparkan bahwa pihaknya menerima dukungan anggaran rehabilitasi sebesar Rp1,7 miliar. Dana tersebut difokuskan pada 15 paket rehabilitasi fisik dan 11 paket pengadaan mobiler. Skala kerusakan yang dialami SDN 32 Kuranji menuntut intervensi yang cepat agar proses pemulihan trauma siswa dapat didukung oleh lingkungan sekolah yang kondusif. Pembaruan fasilitas ini tidak hanya sekadar memperbaiki tembok yang retak atau atap yang roboh, melainkan juga memastikan bahwa standar keamanan gedung sekolah memenuhi kriteria mitigasi bencana yang lebih baik.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam keterangannya menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah memberikan dampak signifikan terhadap banyak fasilitas pendidikan di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang menyambut baik sinergi dengan pemerintah pusat yang dinilai sangat responsif terhadap kebutuhan mendesak di sektor pendidikan. Maigus menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawalan ketat agar setiap proyek rehabilitasi selesai tepat waktu dan memiliki kualitas konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Baginya, pendidikan adalah hak konstitusional yang harus dijamin keberlangsungannya, terlepas dari situasi geografis yang rawan bencana.
Lebih lanjut, Agung Widyantoro menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mendorong Kemendikdasmen untuk memetakan secara detail sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang berada di zona rawan bencana. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus preventif. Kunjungan lapangan ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi daerah mengenai urgensi pemulihan sekolah mendapatkan perhatian serius di tingkat pusat. Agung berpesan kepada pihak kontraktor dan dinas terkait agar tidak mengabaikan aspek kualitas material dan ketepatan waktu pengerjaan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sekolah bukan hanya diukur dari selesainya fisik bangunan, tetapi dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu memberikan rasa aman kepada para siswa dan guru saat mereka kembali ke sekolah.
Dalam tinjauan tersebut, terungkap bahwa tantangan terbesar dalam rehabilitasi pascabencana adalah menjaga kontinuitas akademik. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI menekankan pentingnya peran guru dan tenaga kependidikan dalam mendampingi psikologis siswa selama masa transisi pembangunan. Infrastruktur yang baik harus dibarengi dengan kualitas pelayanan pendidikan yang tetap terjaga. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara berkala dengan pemerintah pusat guna memastikan bahwa tidak ada sekolah terdampak yang terlewatkan dari daftar perbaikan.
Sinergi antara DPR RI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kota Padang dalam kasus ini menjadi model kolaborasi yang efektif. Pemulihan sektor pendidikan pascabencana di Padang bukan hanya tentang membangun kembali dinding dan lantai, melainkan tentang membangun kembali harapan bagi generasi muda. Dengan dukungan dana yang memadai dan pengawasan yang ketat, diharapkan seluruh sekolah yang terdampak bencana di Kota Padang dapat segera beroperasi normal.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh terinterupsi oleh keadaan apa pun. Semangat "pendidikan tak boleh berhenti" yang diusung oleh Komisi X DPR RI ini menjadi spirit bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja keras. Kedepan, Pemerintah Kota Padang berencana untuk menyusun cetak biru (blueprint) ketahanan sekolah terhadap bencana, sehingga jika terjadi bencana serupa di masa mendatang, dampak terhadap infrastruktur pendidikan dapat diminimalisir. Langkah ini diharapkan dapat didukung penuh oleh pemerintah pusat melalui skema anggaran yang lebih fleksibel bagi daerah rawan bencana.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Padang memberikan sinyal positif bagi percepatan pembangunan kembali sarana pendidikan. Masyarakat, terutama para orang tua siswa, diharapkan dapat bersabar selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk rehabilitasi ini akan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas pembelajaran anak-anak di Kota Padang. Kehadiran wakil rakyat di lapangan secara langsung juga berfungsi sebagai fungsi kontrol agar proses tender dan pengerjaan rehabilitasi berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa di SDN 04 Baringin dan SDN 32 Kuranji, serta sekolah-sekolah lain yang terdampak.
Sebagai penutup, seluruh pihak sepakat bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada lagi anak-anak yang harus belajar di bawah tenda darurat atau bangunan yang tidak layak dalam jangka waktu yang lama. Komisi X DPR RI berjanji akan terus memantau perkembangan rehabilitasi ini hingga tuntas. Dengan selesainya pembangunan nanti, diharapkan sekolah-sekolah di Kota Padang tidak hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang di tengah tantangan alam yang dinamis. Upaya kolektif ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memulihkan sektor pendidikan di Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi, sekaligus menjadi tonggak awal bagi peningkatan standar sarana dan prasarana pendidikan yang lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Kunjungan ini pun diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga sinergitas dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan anak bangsa, di mana pun mereka berada, khususnya di daerah yang baru saja bangkit dari keterpurukan bencana.
